160 Kabupaten Zone Merah Stunting, Mendagri: Harus Dibantu Pusat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan ada 160 kabupaten yang masuk ‘zona merah’ persoalan stunting. Tetapi, Tito malas mempersalahkan pemda (pemda) berkaitan permasalahan itu. “Itu kan tidak dapat kita salahkan cuma pemda. Juga harus dibantu oleh pusat,” kata Tito di kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020). Ia menjelaskan 16 kementerian serta instansi sudah mempunyai program perlakuan stunting. Karena itu, pemda disebutkan harus masukkan program perlakuan stunting dalam APBD.

“Nah ini harus dikeroyok ramai-ramai. Pemda juga harus menganggarkan. Dalam programnya harus diprogramkan, dalam APBD-nya harus dianggarkan, berapakah %,” sambungnya. Karenanya, Tito menjelaskan butuh dibuat team di wilayah untuk perlakuan stunting. Sekitar 160 kabupaten itu dibagi jadi 16 team. “Nah ini agar real sebab menyertakan banyak stakeholder pusat serta wilayah ini harus disinkronkan dengan membuat, semasing, 1 dibagi region. 160 ini harus dibelah tidak kemungkinan 160 team. Dibelah kemungkinan katakanlah 16 region bermakna setiap region ada 10 team yang kerjakan, saya ulangilah, 16 region, 10 kabupaten oleh 16 team,” jelas Tito.

Baca juga : Ada-ada Saja Polah Pelancong Membuat Perlindungan Diri Dari Virus Corona

Tito menyebutkan di cakupan pemda awalnya telah ada program perlakuan stunting. Tetapi belum sentuh hasil paling baik. “Ada tetapi janganlah sampai berlangsung overlapping kelak. Jika tidak berlangsung penyelarasan ada kelak wilayah yang overlapping banyak ditangani terserang disana, ada pula yang malah tidak ditangani sebab tidak ada yang kerjakan itu. Semua repot di sini. Oleh karenanya butuh program yang lebih sistematis siapa melakukan perbuatan apa, serta pelajari satu bulan sekali,” katanya.