Mahasiswa Hukum Untar Tuntut Proses Penentuan Wakil Gubernur DKI

Michael, mahasiswa hukum Kampus Tarumanegara (Untar) menuntut proses penentuan wagub (wakil gubernur) DKI Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK) . Proses pengisian bangku wakil gubernur DKI melalui partai politik pengusung dianggap Michael kelamaan. ” Penetapan wakil kepala wilayah oleh parpol atau paduan parpol pengusung menghabiskan waktu yang lebih lama ketimbang pemilu, ” kata Michael dalam argumen permintaan tuntutan yang di ajukan ke MK seperti dilansir detikcom dari halaman MK, Sabtu (18/1/2020) .

Michael ajukan permintaan pengujian Masalah 176 UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pergantian Ke dua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 terkait Pemastian Ketetapan Pemerintah Substitusi UU Nomor 1 Tahun 2014 terkait Penentuan Gubernur, Bupati serta Wali Kota berubah menjadi UU. Dalam argumen permintaan, Michael menerangkan penunjukkan wakil kepala wilayah oleh partai politik atau paduan partai politik pengusung menghabiskan waktu yang lebih lama ketimbang pemilu. Pemohon mengatakan jabatan wakil gubernur DKI kosong sejak mulai 27 Agustus 2018 atau saat 1 tahun 8 bulan.

Baca juga : Zuraida Hanum Sempat Tidur Dengan Jasad PN Medan

” Karena itu DKI Jakarta bahkan juga terlambat dalam menuntaskan APBD tahun 2020. Banjir yang lumayan besar diawalnya bulan sertai penyerapan biaya DKI Jakarta yang tidak baik (cuma 57, 17 prosen) . Perihal ini sebagai kerugian konstitusional yang bukan hanya dihadapi oleh pemohon akan tetapi pun semuanya penduduk DKI Jakarta, ” kata Michael dalam argumen permintaan.

Sebab itu Michael–yang ajukan permintaan ke MK, Jumat (17/1) — mau pengisian bangku kosong Wakil gubernur DKI terus di ambil penduduk melalui pemilu. Dikarenakan menurut dia, penduduk punyai peluang yang sama dalam menduduki jabatan spesifik dalam pemerintahan sama seperti dirapikan dalam konstitusi melalui Masalah 28 D ayat 3. ” Karenanya dengan penentuan wakil kepala wilayah yang dilaksanakan oleh partai pengusung yang dirapikan oleh Masalah 176 UU Nomor 10 Tahun 2016 udah mencederai konstitusi dan prinsip demokrasi yang diamini oleh negara kita ialah dengan menyingkirkan peluang tiap-tiap orang untuk jadi kepala wilayah, ” ujar Michael.