Masalah Korupsi Jembatan Cisinga Tasikmalaya Selekasnya Disidangkan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa barat melimpahkan berkas masalah masalah sangkaan korupsi project pembangunan jembatan Ciawi-Singaparna (Cisinga). Masalah korupsi sejumlah Rp 4 M itu selekasnya disidang di pengadilan. Masalah ini sendiri mengambil alih waktu yang lumayan lama. Masalah dimulai pemeriksaan oleh jaksa pada November 2018. Pada April 2019, 5 orang sudah diputuskan jadi terduga. Dari kelimanya, 3 orang adalah petinggi di Pemkab Tasikmalaya serta dua orang yang lain adalah faksi swasta.

Kelimanya yakni BA (Kepala Dinas PUPS Kabupaten Tasikmalaya), RR (Petinggi Pelaksana Tehnis Pekerjaan), MM (Petinggi tehnis), DS serta IP dari faksi swasta. Ya telah, kita telah terima pelimpahan berkas dari Kejati Jawa barat waktu hari Rabu tempo hari,” sebut Panitera Muda Tipikor Yuniar waktu dihubungi, Minggu (15/12/2019). Dengan dilimpahkannya berkas masalah itu, masalah ini akan selekasnya disidang. Tetapi, Yuniar belum dapat pastikan kapan waktu persidangan diadakan.

Baca juga : Game Fast and Furious Akan Release Bulan Mei 2020

Walau demikian, Pengadilan Tipikor Bandung telah memberikan majelis hakim yang akan pimpin jalannya persidangan. Ada tiga hakim yakni M Razad sebagai ketua majelis dengan dua anggota Dahmiwirda serta Jojo Jauhari. “Paling terlambat 18 Desember telah sidang. Sebab ketetapannya tidak bisa lebih dari tujuh hari sesudah berkas masuk,” katanya. Masalah itu diatasi Kejati Jawa barat berdasar pengaduan warga. Kejati sudah memeriksa kantor Dinas Pekerjaan Biasa serta Perumahan Rakyat (PUPR) pada November 2018. Ia menerangkan masalah itu berlangsung pada tahun 2017. Pemkab Tasikmalaya lakukan pembangunan jembatan di Jalan Cisinga Kabupaten Tasikmalaya dengan nilai budget Rp 25 miliar.

Dalam perjalanannya, pembuatan jembatan itu tidak sesuai dengan detail. Disangka ada mark up ongkos dan pekerjaan di subkontrak pada perusahaan lain yang tidak cocok ketentuan. Proses dari penyidikan serta analisis pakar, didapat bukti jika ada beda nominal budget sebesar Rp 4 miliar lebih. Nilai itu terhitung kerugian negara atas masalah ini.