Pemblokiran Internet di Papua

Pemblokiran Internet di Papua, Ngabalin: Perintah Undang-undang

Pemblokiran Internet di Papua, Ngabalin: Perintah Undang-undang

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat.

Wakil Ahli IV Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan, pemblokiran akses internet di Papua telah diatur dalam UU tersebut. Menurut Ngabalin, pemblokiran internet sengaja dilakukan untuk mencegah penyebaran hoax dan hoax.

“Undang-undang memerintahkan pemerintah untuk membatasi penggunaan internet, yang hari ini kita juga hanya dapat berbicara di telepon melalui GSM. Transmisi data dan video adalah cikal bakal berita palsu, sehingga eskalasi cukup besar,” kata Ali dalam Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

Dia menjelaskan, pembatasan itu akan dilakukan hingga kondisi di Bumi Cendrawasih kondusif, dan menunggu perintah dari Presiden Jokowi.

Pemerintah Liat Organisasi Penting Untuk Temukan Calon Pemimpin

“Kami sedang menunggu Presiden untuk memperbarui informasi dari Bpk. Menkopolhukam, Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Nasional. Pernyataan ini adalah pernyataan resmi KSP untuk dan atas nama pemerintah, saya menyampaikan dan mengambil aspirasi,” kata Ngabalin.

Perintah Wiranto

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Wiranto mengakui bahwa ia tidak ragu untuk memperlambat akses internet di Papua. Ini dilakukan untuk kepentingan bangsa.

“Saya tidak ragu untuk menempatkan media sosial setiap saat tanpa masalah, tetapi jika sudah membahayakan kepentingan nasional,” kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2019.

Wiranto menjelaskan, penyebaran berita palsu bisa jadi viral melalui media sosial. Karena itu, pemerintah merasa perlu membatasi internet, terutama di wilayah Papua yang sedang konflik.

“Satu virus adalah salah satu dari menyebarkan berita palsu, salah satu alat propaganda yang menyerang pemerintah melalui apa? Melalui media sosial. Apa yang kita biarkan? Provokasi, membakar publik, menyebarkan berita palsu melalui media sosial,” katanya.

Dia menekankan, pemerintah tidak sembarangan memblokir Internet di Papua. Memblokir dan memperlambat internet, lanjut Wiranto, akan dilakukan sampai situasi aman.

“Jika pemerintah bertindak itu tidak sewenang-wenang, itu tidak melanggar hukum. Itu hanya menjaga keamanan nasional, menjaga integritas nasional,” kata Wiranto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *