Pengkritik Hakim Dibui 5 Tahun Dipandang Bukan Jalan Keluar

Pengkritik Hakim Dibui 5 Tahun Dipandang Bukan Jalan Keluar

Direktur Eksekutif Indonesia Legal Roundtable (ILR) Firmansyah Arifin menjelaskan delik penghinaan pada pengadilan atau ‘Contempt of court’ di RUU KUHP bukan jawaban mengakhiri persoalan pengadilan. RUU KUHP itu akan disahkan pada 24 September ini. “Jika kita cek pada keyakinan publik pada lembaga pengadilan, itu ada banyak yang sedih pada kapasitas atau putusan-putusan yang dikeluarkan oleh beberapa hakim di pengadilan,” kata Firmansyah Arifin seperti dikutip Di antara, Rabu (4/9/2019).

Kekesalan itu dapat juga jadi satu diantara unsur penyebab beberapa pihak tersendiri melakukan tindakan melanggar seperti lakukan penghinaan Datasgp pada pengadilan. Dari data paling akhir dipunyainya untuk 2019 ini ada seputar 700 laporan warga pada lembaga pengadilan yang masuk ke Komisi Yudisial (KY). “Meskipun memanglah belum seutuhnya dapat dibuktikan dari kontrol Komisi Yudisial, tetapi jumlahnya ini dapat jadi satu diantara tanda-tanda banyak warga yang tidak senang dengan kapasitas lembaga pengadilan,” katanya.

Baca juga : Pemblokiran Internet Di Papua Akan Segera Dibuka Secara Bertahap

Gagasannya itu di dukung dengan adanya banyak warga yang menyalahkan service administrasi pengadilan ke Ombudsman RI. “Dengan keadaan pengadilan ini, saya anggap penanganannya dengan delik ‘contempt of court’ bukan satu jawaban tapi masih ada pilihan lainnya,” katanya. Bukannya mengundangkan delik itu dalam KUHP, menurut Firmansyah, tingkatkan kapasitas pengadilan serta membuat keyakinan publik dapat jadi langkah yang bagus untuk mendesak masalah pengadilan terhitung penghinaan.

Harkat serta martabat peradilan juga juga dijaga oleh UU Komisi Yudisial, ada satu proses spesial di ketentuan perundang-undangan itu untuk dapat lakukan advokasi pada beberapa orang yang melawan kehormatan peradilan. “Jadi beberapa hakim serta faktor peradilan yang merasakan terusik dapat memberikan laporan ke Komisi Yudisial. Diluar itu, di UU Kehakiman juga memberi agunan keamanan pada hakim,” katanya.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *