Presiden RI Sepakati Koreksi UU KPK, Bagaimana Saran Anda?

Presiden RI menyepakati beberapa point di koreksi UU KPK, salah satunya yakni bab penyadapan dipantau datahk Dewan Pengawas. Apa kamu sepakat? Berikan aspirasimu di sini! Jokowi udah menyepakati koreksi UU KPK yg diusulkan DPR. Namun, ada empat point yg diungkapkan Jokowi bab koreksi itu. Selanjutnya pengakuan sikap Jokowi bab koreksi UU KPK sedetilnya :

1. Saya tak sepakat kalau KPK harus mengharap izin dari faksi external untuk mengerjakan penyadapan, semisalnya izin ke pengadilan, tak. KPK cukup mengharap izin internal dewan pengawas untuk jaga kerahasiaan.

2. Saya tak sepakat penyelidik serta penyidik KPK cuma datang dari kepolisian serta kejaksaan saja. Penyelidik serta penyidik KPK dapat pula datang dari bagian ASN, dari pegawai KPK, ataupun lembaga yang lain, tentunya harus lewat mekanisme rekrutmen yg benar.

3. Saya pun tidak sepakat kalau KPK kudu bekerjasama dengan Kejagung dalam penuntutan. Sebab mode penuntutan yg berjalan waktu ini udah baik, hingga tak usah dirubah .

4. Saya pun tidak sepakat tentang pengendalian LHKPN yg dikeluarkan dari KPK, diserahkan kepada kementerian atau instansi lain. Saya meminta LHKPN terus diurus oleh KPK seperti yg sudah berjalan sampai kini.

Sikap Jokowi itu menjadi kajian hangat. Beberapa faksi merasa Jokowi menyepakati pelemahan KPK.

Baca juga : Bendera Negara Indonesia Dinaikan 1/2 Tiang Untuk KPK

” Lewat cara substantif, tukasnya kan pengin memperkuat KPK, itu jelas tak benar. Kita lihat malah yg ada yakni mengebiri atau mengamputasi beberapa kewenangan-kewenangan penting yg dipunyai KPK sampai kini hingga dapat efisien jadi instansi antirasuah yg dapat memberantas korupsi di Indonesia, ” kata Direktur LBH Jakarta Bijak Maulana di daerah Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2019) . Beberapa lain berasumsi sebaliknya, koreksi ini butuh buat KPK yg lebih baik. Bagaimana saran kamu? Berikan aspirasimu di kotak kometar!