pungutan BPJS Kesehatan Dianggap Tak Normal, Ini Video yang Jadi Viral

Saat lalu, suatu petikan video yang menghadirkan usul dari salah seseorang anggota Komisi IX Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning berubah menjadi viral. Dalam video itu, Ribka memberikan sejumlah usul keras, terpenting berkaitan ketaksamaan layanan kesehatan di rumah sakit yang dihadapi penduduk Indonesia.

Potongan video itu udah diangkat di social media. Satu diantaranya yaitu Twitter, ialah oleh account @zakwannur. Petikan itu diangkat pada 7 November waktu 16. 34 WIB. Sampai 9 November waktu 19. 55 WIB, upload itu udah mendapat 15, 7 ribu retweet serta 19, 5 ribu orang tertarik pada.

Petikan video berdurasi 2 menit 20 detik itu awal mulanya udah diangkat dengan cara komplet pada account YouTube DPR RI pada Rabu (6/11/2019) .

Vs komplet dari potongan video Ribka Tjiptaning yaitu Rapat Kerja di antara Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan serta RDP dengan DJSN, BPJS Kesehatan, serta Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang membicarakan kenaikan pungutan BPJS Kesehatan.

Dalam rapat kerja tersebut, Ribka memberikan beberapa kritiknya. Namanya lantas viral. Terus, siapakah Ribka Tjiptaning? Ribka Tjiptaning Proletariyati lahir di Yogyakarta, 1 Juli 1959. Dia sebagai anak ke-tiga dari lima bersaudara.

Orang tuanya yaitu Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro serta Bandoro Raden Ayu Lastri Suyati. Ayahnya sempat didapati punyai sejarah jadi anggota Biro Privat PKI. Dengan latar itu, Ribka tak menutup-nutupinya.

Vippoker99 Agen SuperTen Online Paling Dipercaya Di Indonesia

Bahkan juga, dia sempat menulis suatu buku berjudul ” Saya Bangga jadi Anak PKI ” . Dalam soal pendidikan, Ribka mengenyam pendidikan resmi di Fakultas Kedokteran Kampus Kristen Indonesia dari tahun 1978 sampai tahun 1990.

Seusai lulus serta berubah menjadi seseorang dokter, dia lantas buka suatu klinik kesehatan di daerah Ciledug, Tangerang. Ribka lantas udah berubah menjadi anggota PDI-Perjuangan sejak mulai 1992. Sampai saat ini, dia udah 3 kali sukses masuk ke Senayan, ialah pada 2004, 2009, serta 2019.

Sekarang ini, dia sebagai satu diantara anggota dari Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan. Awal mulanya, Ribka lantas sempat memegang jadi Ketua di komisi yang sama pada periode 2009-2014. Di komisi IX, dia menyorot persoalan-persoalan di sektor tenaga kerja serta transmigrasi, kependudukan, serta kesehatan.

Bukan sekali ini Ribka memberikan usul pada kemampuan pemerintah. Pada 2015, dia sempat memberikan penilaiannya yang menjelaskan kalau belumlah ada menteri yang bisa menafsirkan rencana yang dibawa oleh Jokowi ke pemerintahan.

Tidak hanya itu, dia pernah juga mengemukakan kalau banyak menteri Jokowi punyai penyelarasan yang kurang dalam membuat Ketetapan Pemerintah (PP) . Kala itu, ketetapan yang disoroti yaitu peraturan baru terkait Agunan Hari Tua (JHT) .

Peraturan itu berhubungan dengan peraturan baru Tubuh Pengelola Agunan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang menjelaskan kalau JHT baru bisa dicairkan seandainya karyawan udah melakukan saat kerja saat 10 tahun.

Jalan Di Kurang lebih Tiang Listrik Jakut Tergenangi Air, Kartini Wafat Kesetrum

Walaupun sebenarnya, dalam peraturan awal mulanya, saat kerja yang dipersyaratkan yaitu 5 tahun. Tidak cuman JHT, di 2015 Ribka pun mengomentari BPJS Kesehatan. Menurut Ribka, pemerintah mesti konsentrasi pada Program Indonesia Sehat. Dikarenakan, dia menilainya terdapat banyak rumah sakit yang belum pengin bekerja sama-sama dengan BPJS.

Februari 2018, Ribka pernah juga lemparkan usul terhadap Tubuh Pengawas Obat serta Makanan (BPOM) atas ketimpangan perbuatan pada pemeran penjual kosmetik murah kelas kecil serta kelas besar. Kala memegang jadi Ketua Komisi IX DPR RI periode 2009-2014, Perancangan Undang-Undang Kesehatan yang setelah itu diketahui dalam Rapat Pleno DPR lantas berubah menjadi penuturan.

Karenanya satu diantara ayat yang mengontrol tembakau jadi zat adiktif hilang. Gara-gara perkara itu, Ribka lantas dilarang pimpin rapat panitia privat serta panitia kerja oleh Tubuh Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Ribka juga pernah menghadapi gugatan daring yang menolaknya berubah menjadi calon Menteri Kesehatan.

Mengenai argumen penampikan itu tidak cuman lantaran perkara hilangnya ayat tembakau dalam RUU Kesehatan yang disahkan, Ribka dikira ikut serta dalam perkara intrusi obat infus. Dalam perkara itu, ada petunjuk terhadap Kementerian Kesehatan buat menyudahi pemanfaatan infus dari pabrik spesifik serta menggantinya dengan produk pabrik lain.

Setelah itu, pada 2018, namanya kembali terbawa dalam perkara perkataan kedengkian oleh Alfian Tanjung lantaran menunjuk 85 prosen kader PDIP yaitu PKI. Alfian menjelaskan kalau pengakuannya bersumber dari perkataan Ribka kalau 20 juta orang Indonesia yaitu kader PKI.

Paling akhir, Ribka lantas kembali mencuri perhatian kala memberikan usul dalam rapat kerja di antara Komisi IX berbarengan Menteri Kesehatan serta Direksi BPJS.